Tantangan Pilkada Serentak 2020

Pada 23 September 2020 mendatang, bangsa Indonesia kembali menggelar hajatan demokrasi berupa pemilihan kepala daerah secara serentak. Tak kurang dari 270 daerah (terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) akan menghelat kontestasi di tingkat lokal tersebut. Sebagai sebuah kontestasi politik, pilkada serentak 2020 tak kalah menarik dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya.

Apalagi dari sisi jumlah, pilkada serentak 2020 merupakan pilkada dengan jumlah daerah terbanyak. Sebelumnya, pilkada serentak 2018 hanya diikuti 171 daerah. Sementara pilkada serentak 2017 mencakup 101 daerah, dan adapun pilkada serentak 2015 diikuti 269 daerah. Berkaitan dengan itu, ada sejumlah tantangan yang menarik untuk mencermati terkait gelaran pilkada serentak 2020 mendatang.

Pertama, tantangan dinamika politik. Tantangan ini tak dapat dielak mengingat pilkada serentak 2020 punya makna strategis bagi partai politik, yakni sebagai ajang untuk memenaskan mesin politik menuju Pemilu 2024. Di sisi lain, lantaran jumlahnya banyak, maka partai akan berjuang habis-habisan untuk bisa meraih kemenangan sebesar-besarnya di setiap daerah. Matematika politik parpol mengatakan bahwa semakin banyak kader terpilih sebagai kepala daerah, maka semakin kuat kaki politik sebuah partai untuk menyongsong Pemilu 2024.

Kedua, tantangan figur. Harus diakui bahwa perjalanan pilkada sejak 2005 hingga kini masih menggambarkan kekuatan figur menjadi modal utama dalam merengkuh kemenangan pilkada. Figur telah menggeser dominasi mesin parpol dalam mempengaruhi pilihan. Dalam kontestasi pilkada, figur yang diusung jauh lebih penting ketimbang partai yang mengusung.

Apalagi perilaku pemilih di Indonesia memang menunjukkan figur identification (figur ID) jauh lebih kuat ketimbang party identification (party ID). Selain itu, faktor efek ekor jas (coat-tail effect) juga membuat partai politik berlomba mencari figur (kandidat) yang potensial menang meskipun bukan dari kadernya sendiri. Sehingga impor figur ataupun caplok-mencaplok antarkader partai—seperti yang terjadi pada pilkada sebelumnya—akan kembali dilakukan sebagai usaha memenangkan kompetisi pilkada.

Ketiga, tantangan pemilih. Dilihat dari demografi pemilih, pilkada serentak 2020 akan didominasi pemilih milenial. Kondisi ini perlu menjadi cacatan penting mengingat tren kepemimpinan milenial juga sedang naik daun. Milenial kini bukan sekadar objek politik, namun sebagian besar sudah menjadi subjek politik. Terpilihnya 52 anggota DPR RI dari kalangan milenial, satu menteri dan dua wakil menteri dari kelompok milenial, serta tujuh staf khusus presiden juga dari generasi milenial, menjukkan bahwa gelombang kepemimpinan milenial sedang terjadi di Indonesia. Tak menuntut kemungkinan, tren ini juga akan berlangsung dalam kontestasi pilkada.

Tantangan Kampanye

Keempat, tantangan kampanye. Pola kampanye mulai ada pergeseran seiring hadirnya era technopolitic. Mengutip Victor Sampredo dalam Introduction: New Trends and Challenges in Political Communication (2011), technopolitic dimaknai sebagai fenomena meleburnya antara teknologi dan politik. Technopolitic membuat wajah politik berubah. Sebagai contoh, pola-pola mendekati masyarakat pemilih (kampanye) secara konvensional seperti pengerahan massa serta pemasangan baliho dan spanduk akan mulai bergeser. Kampanye akbar mulai bergeser menjadi berbasis personal, sementara kampanye di media massa mulai bergeser ke media sosial.

Ini mengingat berdasarkan data Wearesosial Hootsuite 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi, sementara pengguna media sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Artinya, penggunaan teknologi informasi dalam sebuah kampanye politik mutlak diperlukan. Meskipun harus disadari bahwa kehadiran teknologi dalam politik ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi dapat menjadi sarana kampanye yang murah dan mudah, namun di sini lain bisa mendatangkan “bencana sosial” berupa hoaks yang tak terkendali.

Sebagai contoh, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan bahwa konten politik menjadi isu paling dominan dalam penyebaran hoaks. Saat agenda kontestasi politik, jumlah produksi hoaks politik rentan meningkat. Berdasarkan data Mafindo selama periode Juli-September 2018, ada 230 hoaks terverifikasi. Sebanyak 58,7 persen diantaranya bermuatan politik, 7,39 persen agama, 7,39 penipuan, 6,69 persen lalu lintas, dan 5,2 persen kesehatan.

Kelima, tantangan kecurangan. Seperti pernah saya sampaikan di harian ini (Mengawal Pilkada Serentak, Jawa Pos, 26/2/2015) bahwa kecurangan di dalam pilkada dapat dibagi dua. Kecurangan “saat pilkada” dan kecurangan “pra-pilkada”. Kecurangan pada saat pilkada dimulai ketika sang kandidat sudah ditetapkan oleh KPU sebagai perserta (kandidat) pilkada dan berlangsung hingga pemungutan suara. Dalam hal ini, kecurangan bisa berupa kampanye hitam, politik uang, intimidasi, hingga manipulasi hasil perolehan suara.

Sedangkan kecurangan pra-pilkada biasanya melibatkan kontestan atau melibatkan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Misalnya, KPU memaksakan orang yang tidak memenuhi syarat diikutkan dalam pilkada. Atau sebaliknya, orang yang memenuhi syarat dicoret atau didiskualifikasi.

Karena itu, sinergi semua pihak sangat diperlukan guna menjawab tantangan pilkada serentak 2020. Bagi partai politik, sikap sportif perlu dilakukan. Misalnya caplok-mencaplok antarkader partai demi kepentingan pragmatis pilkada sebaiknya dihindari. Sedangkan bagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta aparat negara (TNI, Polri dan Jaksa Agung) harus mampu bekerja secara profesional. Bagi masyarakat, kedewasaan politik diperlukan dalam menyikapi maraknya hoaks dalam kontestasi pilkada.

Dan tentu saja bagi para calon kepala daerah yang berkompetisi dan tim suksesnya, bahwa cara-cara culas dalam pilkada dengan melakukan kampanye hitam dan ujaran kebencian harus disingkirkan. Sebab, cara seperti itu tak hanya akan mencederai pesta demokrasi, namun juga berpotensi memicu konflik horizontal yang menghawatirkan.

Akhirnya, kita berharap pelaksanaan pilkada serentak 2020 mampu menghadirkan kontestasi yang berintegritas. Sebuah kontestasi pemilu bisa dikatakan berintegritas jika seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik partai politik, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, peserta pilkada dan tim suksesnya, tunduk dan patuh pada nilai-nilai moral dan etika kepemiluan.

Ali Rif’an
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia

*) Terbit di Harian JAWA POS, 14 Desember 2019

Share this post