Menteri Milenial dan Tantangan 4.0

Presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadwal pelantikan masih menunggu empat bulan lagi. Sambil menunggu jadwal pelantikan 20 Oktober 2019 mendatang, pekerjaan rumah terdekat Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin adalah menyusun kabinet baru. Lobi-lobi dan negosiasi pun mulai terdengar. Termasuk wacana mendorong Jokowi membentuk zaken kabinet juga kian ramai.

Kendati demikian, salah satu diskursus yang tak boleh luput dalam riuh-rendah pembahasan kabinet adalah soal pentingnya mengakomodir generasi milenial. Pasalnya, tak sekadar jadi pemanis saat kampanye, namun pasca-17 April, isu menteri dari kaum muda kerap diutarakan Presiden Jokowi dalam sejumlah kesempatan.

Misalnya pada 18 April 2019 lalu saat menggelar syukuran hasil hitung cepat (quick count) bersama para pimpinan partai pendukung 01. Kemudian pada 28 April 2019 dalam pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dan pada 29 April 2019 di hadapan sejumlah wartawan. Ini artinya, secara pribadi, Jokowi sejatinya punya ketertarikan untuk mendapuk menteri dari kelompok milenial.

Pertanyaannya, apakah menteri dari kelompok milenial memang diperlukan dalam pemerintahan Indonesia 2019-2024? Ataukah itu sekadar lipstick politik? Setidaknya ada lima alasan mengapa keterlibatan figur-figur milenial penting untuk dipertimbangkan dalam konteks pembangunan Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

Tantangan 4.0

Pertama, untuk merespon gelombang kepemimpinan milenial global. Harus diakui bahwa kepemimpinan generasi milenial kini mendapat momentum seiring dengan perkembangan new media dan tantangan inovasi. Sekadar contoh, di Malaysia misalnya terdapat menteri berusia 25 tahun bernama Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Di Uni Emirat Arab (UEA), ada menteri berusia 22 tahun bernama Shamma bin Suhail bin Faris Al Mazrui. Di Irlandia, ada menteri berusia 29 tahun. Di Austria, ada menteri berusia 27 tahun (2013) yang kemudian jadi presiden di usia 31 tahun. Hal sama terjadi di Kanada. Justin Trudeau terpilih sebagai Perdana Menteri Kanada di usia 39 tahun. Dan tentu masih banyak yang lainnya.

Kepemimpinan milenial dibutuhkan lantaran di era teknologi supercanggih sekarang, mengutip Vijay Govindarajan dalam The Three-Box Solution: A Strategy for Leading Innovation, yang dibutuhkan negara/organisasi tidak sekadar orang yang punya kompetensi, namun juga kaya dengan inovasi.

Kedua, untuk menjawab tantangan global seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan revolusi industri 4.0. Di sini, keterlibatan menteri milenial diharapkan mampu merespon secara adaptif perkembangan ekonomi digital. Tentu ekonomi digital menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 dunia tahun 2030, sesuai prediksi Standard Chartered (2019).

Ketiga, menjawab tantangan bonus demografi. Indonesia pada tahun 2020-2035 akan menghadapi bonus demografi, dimana ledakan penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan mencapai 70 persen. Di sisi lain, Indonesia saat ini memiliki jumlah generasi milenial berlimpah (data Bappenas menyebutkan sekitar 90 juta penduduk Indonesia berkategori milenial).

Situasi itu membuat skema pembangunan Indonesia tidak bisa lagi hanya bersandar kepada generasi lama (tua). Anak muda, terutama generasi milenial, haruslah terlibat dalam pembangunan. Apalagi generasi milenial dinilai punya gaya kepemimpinan khas sehingga birokrasi yang sebelumnya terlihat kaku dan terkesan berbelit-belit akan menjadi lebih cair dan cepat.

Zaken Kabinet

Keempat, untuk menyiapkan zaken kabinet. Yakni membentuk suatu kabinet yang menterinya berasal dari kalangan ahli. Menurut wapres terpilih KH. Ma’ruf Amin, zaken kabinet tidak kemudian dimaknai mayoritas menteri dari kalangan profesional, namun juga dari kalangan partai, apalagi di partai politik juga banyak orang-orang ahli. Tentu sebagai figur yang punya keahlian—ditambah lagi masih bersih dan fresh—maka kehadiran generasi milenial dapat mendorong terbentuknya zaken kebinet.

Kelima, menjalankan kepemimpinan 4.0. Artinya, kabinet 2019-2024 sebagian perlu diisi oleh figur-figur milenial yang mampu menjalankan model kepemimpinan 4.0. Kepemimpinan model ini adalah kepemimpinan yang punya imajinasi tentang masa depan, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global, menguasai berbagai teknik dan tools soft-skill yang dibutuhkan saat ini.

Hal itu sejalan dengan riset Harvard University, Carnegie Foundation dan Stanford Reseacrh Center yang mengatakan bahwa kesuksesan pekerjaan era 4.0 sebanyak 85% ditentukan dari soft skill yang didevelop dengan baik dan kemampuan people skill, sedangkan 15% sukses datang dari teknikal skill dan pengetahuan. Pasalnya, di era revolusi industri 4.0 (digital), pembacaan akan makro situasi dan mikro situasi haruslah sangat cermat karena perubahan global semakin sulit untuk diprediksi lantaran berlangsung dengan super cepat.

Visi kepemimpinan yang kuat sesuai dengan konteks zaman dan penguasaan teknologi informasi yang cakap guna merespon setiap perubahan sangat dibutuhkan saat ini. Termasuk  dibutuhkan kreativitas dan inovasi tingkat tinggi. Sebagai contoh, rancangan peta jalan (road map) berjudul “Making Indonesia 4.0” sebagai strategi Indonesia memasuki era digital, misalnya, akan sulit terealisasi manakala tidak diimbangi dengan sumber daya yang punya nalar kepemimpinan 4.0.

Karenanya, untuk menjawab tantangan era 4.0 maka kabinet 2019-2024 perlu diisi oleh figur-figur milenial yang adaptif dengan perubahan global dan mampu menjalankan kepemimpinan 4.0.

Ali Rif’an
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia

*) Terbit di Koran SINDO, 4 Juni 2019

Share this post