Jokowi dan Politik Demografi

Jika di periode pertama orientasi pembangunan Presiden Joko Widodo lebih menitikberatkan pada aspek geografi–dimana pembangunan tidak lagi Jawa Sentris melainkan Indonesia Sentris–maka di periode kedua kepemimpinannya, aspek demografi perlu menjadi perioritas orientasi pembangunan.

Politik demografi tidak boleh hanya menggema saat hajatan elektoral berlangsung. Namun, usai memenangkan kontestasi dan menjalankan roda pemerintahan, politik demografi perlu menjadi peta jalan dalam setiap agenda pembangunan. Setidaknya ada tiga alasan mengapa hal itu penting.

Pertama, sesuai dengan janji politik Jokowi bahwa di periode kedua aspek pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan jadi agenda utama dan perioritas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan, dari tujuh program strategis, dua di antaranya adalah soal bagaimana meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Dan berikutnya ialah soal bagaimana membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Tentu untuk membangun kualitas SDM dan karakter bangsa tidak bisa dipisahkan dari aspek demografi sebagai tahapan pemetaan. Tanpa itu, orientasi pembangunan tidak bisa tetap sasaran, bahkan cenderung salah arah.

Kedua, sebagai upaya mendorong pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ialah model pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini namun tidak mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Dalam strateginya, mengutip Prijono Tjiptoherijanto (2002), penduduk harus dijadikan titik sentral. Pola pembangunan bersifat bottom-up planning. Tujuan utama seluruh proses pembangunan lebih memeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2020-2030. Yakni jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persen berusia tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun). Ledakan usia produktif tersebut bisa menjadi pedang bermata dua. Jika mampu disambut dengan baik, maka ia dapat mempercepat pembangunan. Namun jika gagal, justru dapat menjadi beban pemerintah.

Lanskap demografi

Karena itu, Presiden Jokowi perlu memastikan bahwa para pembantunya mampu memahami lanskap demografi sebagai peta jalan ketika membuat perencanaan pembangunan hingga tahap eksekusi. Kategorisasi, pengklasifikasian, simplifikasi, pendefinisian, dan pemetaan teritori populasi (Bruce Curtis, 2006) perlu dilakukan supaya perencanaan program-program pembangunan matang dan tepat sasaran.

Sebab, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), selama ini banyak program kementerian dan lembaga yang masih melenceng dari sasaran pembangunan. Data Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas menyebutkan, hanya 51,3 persen program kementerian dan lembaga yang sesuai dengan indikator RPJMN. Berdasar rencana kerja pemerintah (RKP) 2015 hanya 95 indikator dari 184 indikator dalam RPJMN 2015-2019, yang sesuai dengan program-program kementerian dan lembaga.

Tentu kita tidak ingin program pemerintah yang tidak tepat sasaran tersebut terulang kembali pada pemerintahan periode 2019-2024. Apalagi fokus periode ini ialah pembangunan SDM. Jika infrastruktur sifanya statis, maka SDM bersifat dinamis. Perubahan demografi jauh lebih cepat ketimbang perubahan infrastruktur. Sehingga survei-survei berkala dan rutin mesti dilakukan setiap kementerian dan lembaga untuk membaca pergerakan demografi supaya orientasi pembangunan SDM tidak salah arah.

Sebab harus diakui pembangunan kualitas SDM punya korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Rosenzwig (1988) dalam penetiannya terhadap 94 negara berkembang menemukan hubungan positif sebesar 0.49 antara enrollment rate sekolah dasar dari wanita usia 10–14 tahun terhadap peningkatan GNP per kapita. Demikian pula ditemukan hubungan positif sebesar 0.54 antara tingkat melek huruf dengan pertumbuhan GNP per kapita (Tjiptoherijanto, 2002).

Pembangunan kualitas SDM merupakan investasi jangka panjang. Hasilnya tidak bisa dilihat seketika. Butuh waktu 5-20 tahun untuk melihat hasilnya. Tentu pembangunan kualitas SDM sangat krusial jika Indonesia ingin melakukan lompatan besar di tahun-tahun mendatang. Lebih dari itu, pembangunan kualitas SDM sangat sejalan dengan mimpi dan cita-cita Presiden Jokowi saat pidato usai pelantikan pada 20 Oktober 2019 lalu.

Dalam pidatonya Presiden Jokowi bercita-cita di tahun 2045–tepat satu abad Indonesia merdeka–Indonesia telah mampu keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Selain itu, Presiden Jokowi juga ingin bahwa Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun di tahun 2045. Indonesia sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

Tentu sebagai bangsa dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia harus optimis dalam menggapai cita-cita tersebut. Apalagi menurut Sri Mulyani (2019), yang membeberkan pengalamannya saat bekerja di Bank Dunia selama kurang lebih enam tahun, ada tiga faktor utama yang menjadikan suatu negara bisa maju dan sukses, yaitu institusi (birokrasi) yang kompeten dan bersih, sumber daya manusia yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai.

Prasyarat-prayarat tersebut secara pelan namun pasti mulai terpenuhi. Untuk poin pertama dan ketiga sudah berjalan, sementara untuk poin kedua akan digenjot selama lima tahun mendatang. Tentu untuk membangun SDM berkualitas sebagai salah satu prasyarat penting negara maju, pendekatan politik demografi mutlak perlu dilakukan sebagai upaya sistematis dan terencana untuk menjawab tantangan-tantangan fundamental pembangunan kualitas SDM yang ada.

Sebab, seperti pernah saya sampaikan di harian ini (Pemilu 2019 dan Politik Demografi, 28/7/2018) bahwa politik demografi tidak hanya penting untuk keperluan strategi pemenangan pemilu, namun juga sangat vital guna menunjang suksesnya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran bagi kandidat terpilih. Semoga.

Ali Rif’an
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia

*) Terbit di Harian KOMPAS, 4 November 2019

Share this post